Pangandaran Regency

94 Hits

Profile

Pangandaran Regency is a new Regency in West Java province, Indonesia, formed on 25 October 2012 out of the southern portion of Ciamis Regency. The population of this area as at the 2010 Census was 383,848. The administrative capital is Parigi.

Pangandaran Regency contains a beach called Pantai Pangandaran (Pangandaran Beach) and Cukang Taneuh Canyon (Green Canyon).

Administration

The regency is divided into ten districts (kecamatan), tabulated below with their 2010 Census population.

Name Population
Census 2010
Cimerak 43,500
Cijulang 26,278
Cigugur 20,915
Langkaplancar 46,756
Parigi 41,967
Sidamulih 26,694
Pangandaran 52,163
Kalipucang 35,432
Padaherang 61,366
Mangunjaya 28,777

Tourist destinations

In 2011 Ciamis Regency was boosting the (new) tourist destinations with an idea of making a new Regency on the south of the ‘(virtual) isthmus’ (please see the locator map) where there is also a popular tourist destination (Pangandaran Beach) as a cash cow. The tourist destinations are Situ Lengkong Panjalu, Kingdom of Sunda Astana Gede Kawali site and the most potential destination is Curug Tujuh, Cibolang, Panjalu. Curug Tujuh is located 2 kilometres from Cibolang main road. Curug Tujuh means “seven waterfalls”, due to there being 7 waterfalls along a 5 kilometres track. At least there are 2 waterfalls with beautiful scenery and the tallest waterfall is more than a hundred metres high.

Situ Lengkong Panjalu, 76.2 hectares has a small island in the centre of the lake called Nusa Gede where many East Javanese people come to visit King of Panjalu’s son’s cemetery.

In June 2011 the Tourism and Culture Ministry agreed to make the Pangandaran area as National Tourism Site as Bali. It will covers Karapyak Beach in Kalipucang district through Pangandaran Beach in Pangandaran district and to Batu Karas Beach in Cijulang district.

In 2010, Green Canyon was visited by 125,000 visitors and in 2011 by 150,000 visitors. On holiday there were more than 2,000 visitors per day made increase of boat waiting time due to narrow access to Green Canyon and the boat should wait for them who swam.

Source : wikipedia

Advantages

Kabupaten Pangandaran DOB Terbaik di Indonesia

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Daerah (DOB) terbaik dari 18 kabupaten/kota DOB di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2012 lalu. Pangandaran dinilai paling mampu mempersiapkan seluruh aspek suprastruktur pemerintahan pasca ditetapkan sebagai DOB.

Penjabat Bupati Pangandaran, Daud Achmad, mengaku bersyukur atas prestasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh komponen di Pangandaran yang menginginkan adanya perubahan setelah ditetapkan sebagai DOB.

“Meski nilainya belum mencapai kategori baik atau di angka 70, tetapi dengan nilai 68,80 Pangandaran tertinggi di banding dengan kabupaten/kota dan provinsi DOB lainnya di Indonesia. Daerah lain masih dinilai 62, 64 dan dan jika dibandingkan selisih nilainya cukup jauh,” ujarnya, kepada Koran HR, pekan lalu.

Menurut Daud, dalam penilaian DOB terbaik, Kemendagri menggunakan 10 krateria tugas Daerah Otonom Baru (DOB), seperti menyusun SKPD, mengisi jabatan di SKPD, perpindahan aset, perpindahan personil, Perda dan lainnya.

“Pangandaran belum masuk kategori sangat baik, karena masih ada 2 krateria yang belum dipenuhi, yaitu pembuatan RTRW dan pusat perkantoran. Kedua krateria itu nanti harus dipenuhi oleh Bupati definitif,” ujarnya.

Daud menjelaskan, dari 18 DOB di Indonesia yang usianya dibawah 3 tahun dengan awal pembentukan tahun 2012, diwajibkan memberikan laporan data capaian kinerja yang dilakukan setiap enam bulan sekali ke Kemendagri. “Dari penilaian tahun 2015, Kabupaten Pangandaran sudah mampu menyelesaikan 8 krateria tugas DOB. Tentunya ini sangat luar biasa, dalam waktu 3 tahun hanya Pangandaran saja yang mampu memenuhi 8 krateria tugas DOB,” ujarnya.

Daud menambahkan dengan capaian yang sudah diraih saat ini diharapkan bisa menjadi motivasi kedepan untuk lebih meningkatkan prestasi. Sehingga, kata dia, cita-cita pemekaran yang ingin mewujudkan Pangandaran sebagai daerah maju dan rakyatnya sejahtera bisa segera terwujud.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengapresiasi prestasi yang diraih Kabupaten Pangandaran. Pangandaran, kata dia, sebagai DOB satu-satunya di Jawa Barat (yang ditetapkan tahun 2012), bisa menjadi terbaik di Indonesia. “ Kami pun bangga dengan prestasi ini. Meski di Jawa Barat hanya Pangandaran saja, tetapi bisa menjadi yang terbaik,” ujarnya, kepada Koran HR, belum lama ini.

Pemprov Jabar, kata Aher, akan terus memberikan dukungan agar Kabupaten Pangandaran kedepan bisa segera menjadi daerah yang mandiri. “ Dari aspek anggaran Pangandaran terus kami bantu. Selain itu, kami pun akan mendirikan kampus Unpad (Universitas Padjadjaran) program luar domisili di Pangandaran guna menunjung peningkatan Sumber Daya Manusia,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR) Baca selengkapnya di sini...

Regional Data

Licensing & Financing

Profil BPPTPM Kabupaten Pangandaran

Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  dan Penanaman  Modal  mempunyai kedudukan  sebagai  unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu  dan Penanaman  Modal dipimpin  oleh  seorang  Kepala Badan  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya  menyelenggarakan  fungsi :

  1. penyiapan   bahan  perumusan  kebijakan  umum  di  bidang penyelenggaraan  pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  2. perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  penyelenggaraan  pelayanan penanaman  modal, perizinan, dan non perizinan;
  3. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  4. evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  5. pengembangan  prosedur  penyelenggaraan  pelayanan penanaman modal, perizinan,  dan non perizinan;
  6. pelaksanaan promosi penanaman modal;
  7. fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
  8. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  9. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  10. pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  11. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  12. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  13. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Adapun Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  dan Penanaman  Modal membawahi 2 bidang, yaitu:

Bidang Pelayanan Perizinan  

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan  fungsi :

  • menyusun  rencana  kinerja, rencana operasional  dan  penetapan kinerja  bidang  pelayanan  pengolahan data perizinan dan non perizinan;
  • menyiapkan  bahan  pengendalian  dan  pelaksanaan  norma,  standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan  penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • mengkaji,  merumuskan,  dan  menyusun  pedoman  tata  cara  dan pelaksanaan  pelayanan terpadu  satu  pintu  kegiatan  penanaman modal  yang  menjadi  kewenangan  Kabupaten berdasarkan  pedoman tata  cara  dan  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • melaksanakan  kegiatan  di  bidang pelayanan pengolahan data perizinan,  dan  non perizinan;
  • melaksanakan  penerimaan  dan  penelitian  kelengkapan  dan kebenaran  administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
  • memberikan  izin  usaha  kegiatan  penanaman  modal  dan  non perizinan  yang  menjadi kewenangan Kabupaten;
  • melaksanakan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  berdasarkan pendelegasian  atau  pelimpahan wewenang  dari  lembaga  atau instansi  yang  memiliki  kewenangan  perizinan  dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • memberikan  usulan  persetujuan  fasilitas  fiskal  nasional,  bagi penanaman  modal  yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • menyelenggarakan koordinasi penelitian lapangan;
  • melaksanakan  pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
  • melaksanakan pemberian informasi status permohonan pelayanan  dan menyampaikan informasi keputusan  atas  permohonan  pelayanan kepada SKPD yang bersangkutan;
  • melaksanakan  monitoring, evaluasi dan  pengembangan  standar operasional dan prosedur pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan ;
  • menyusun laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan dan statistik data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • melaksanakan pengelolaan pengembangan  dan  pemeliharaan  data sistem  informasi pelayanan  berbasis teknologi informasi;
  • melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan sesuai  dengan  bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi dimaksud di atas, Bidang Pelayanan Perizinan dapat membentuk dan atau dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kompetensi dan keahlian. Tim teknis sebagaimana dimaksud merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat  Daerah  terkait  yang  mempunyai  kewenangan  untuk pelayanan perizinan.

Bidang Penanaman Modal 

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

  • melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten;
  • melaksanakan,  mengajukan  usulan  materi  dan  memfasilitasi kerjasama  internasional  di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten;
  • mengkaji,  merumuskan, dan  menyusun  kebijakan  teknis pengendalian  pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten;
  • melaksanakan pemantauan,  bimbingan,  dan  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  • melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan sesuai  dengan  bidang tugasnya.

Struktur Organisasi BPPTPM

Sumber: BPPTPM Kabupaten Pangandaran