Profil

Logo resmi Kota SukabumiKota Sukabumi, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Sukabumi merupakan salah-satu kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Barat.

Sejarah

Nama “SOEKA-BOEMI” pertama kali diperkenalkan pada tanggal 13 Januari 1815 ke dunia luar Sukabumi oleh administratur perkebunan bernama Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok untuk perkebunan.

Dalam laporan surveynya, Andries Christoffel Johannes de Wilde mencantumkan nama Soeka Boemi (dalam dua suku kata) sebagai tempat ia menginap di kampung Tji Colle. Ada yang mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka-Bumen, yang bermakna bahwa pada kawasan yang memiliki udara sejuk dan nyaman ini membuat orang-orang suka bumen-bumen atau menetap.

Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa nama “Sukabumi” berasal dari bahasa Sansekerta suka, “kesenangan, kebahagiaan, kesukaan” dan bhumi, “bumi, tanah”. Jadi “Sukabumi” memiliki arti “Bumi yang disenangi/disukai”.

Nama Soekaboemi sebenarnya telah ada sebelum hari jadi Kota Sukabumi yaitu 13 Januari 1815. Kota yang saat ini berluas 52,46 Km² ini mendapatkan namanya dari seorang ahli bedah bernama Dr. Andries de Wilde menamakan Soekaboemi. Perlu diketahu Andris de Wilde ini juga adalah seorang Preanger Planter (kopi dan teh) yg bermukim di Bandung, di mana eks rumah tinggal dan gudang kopinya sekarang dijadikan Kantor Pemkot Bandung.

Awalnya ia mengirim surat kepada kawannnya Pieter Englhard untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengganti nama Cikole (berdasar nama sungai yg membelah kota Sukabumi) dengan nama Soekaboemi 13 Januari 1815. Sejak itulah Cikole resmi menjadi Soekaboemi. Namun, bukan berarti hari jadi Kota Sukabumi jatuh pada tanggal tersebut. Ceritanya memang tidak singkat, bermula dari komoditas kopi yang banyak dibutuhkan VOC, Van Riebek dan Zwadecroon berusaha mengembangkan lebih luas tanaman kopi di sekitar Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Tahun 1709 Gubernur Van Riebek mengadakan inspeksi ke kebun kopi di Cibalagung (Bogor), Cianjur, Jogjogan, Pondok Kopo, dan Gunung Guruh Sukabumi. Inilah salah satu alasan dibangunnya jalur lintasan kereta-api yg menghubungkan Soekaboemi dengan Buitenzorg dan Batavia di bagian barat dan Tjiandjoer (ibukota Priangan) dan Bandoeng di timur. Saat itu, de Wilde adalah pembantu pribadi Gubernur Jenderal Daendels dan dikenal sebagai tuan tanah di Jasinga Bogor.

Pada 25 Januari 1813, ia membeli tanah di Sukabumi yang luasnya lima per duabelas bagian di seluruh tanah yang ada di Sukabumi seharga 58 ribu ringgit Spanyol. Tanah tersebut berbatasan dengan Lereng Gunung Gede Pangrango di sebelah utara, Sungai Cimandiri di bagian selatan, lalu di arah barat berbatasan langsung dengan Keresidenan Jakarta dan Banten dan di sebelah Timur dengan Sungai Cikupa.

Sebelum berstatus kota, Sukabumi hanyalah dusun kecil bernama “Goenoeng Parang” (sekarang Kelurahan Gunungparang) lalu berkembang menjadi beberapa desa seperti Cikole atau Parungseah. Lalu pada 1 April 1914, pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota Sukabumi sebagai Burgerlijk Bestuur dengan status Gemeente (Kotapraja) dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang istimewa.

Selanjutnya pada 1 Mei 1926, Mr. G.F. Rambonnet diangkat menjadi Burgemeester. Pada masa inilah dibangun Stasiun Kereta Api, Mesjid Agung, gereja Kristen; Pantekosta; Katholik; Bethel; HKBP; Pasundan, pembangkit listrik Ubrug; centrale (Gardu Induk) Cipoho, Sekolah Polisi Gubermen yang berdekatan dengan lembaga pendidikan Islam tradisionil Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum Gunung Puyuh yang didirikan oleh K.H.Ahmad Sanusi pada tahun 1933.

Geografi

Sukabumi.JPGKota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada koordinat 106° 45’ 50’’ Bujur Timur dan 106° 45’ 10’’ Bujur Timur, 6° 49’ 29’’ Lintang Selatan dan 6° 50’ 44’’ Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m di atas permukaan laut, dengan suhu maksimum 29 °C.

Kota ini terletak 120 km sebelah selatan Jakarta dan 96 km sebelah barat Bandung, dan wilayahnya berada di sekitar timur laut wilayah Kabupaten Sukabumi serta secara administratif wilayah kota ini seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pemerintahan

Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan PP No. 3 Tahun 1995 adalah 48,0023 KM² terbagi dalam 5 kecamatan dan 33 kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum. Pada tahun 2010 Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan, meliputi 33 kelurahan, 1.521 RT, dan 350 RW.

Kecamatan di Kota Sukabumi adalah:

  1. Baros
  2. Cibeureum
  3. Cikole
  4. Citamiang
  5. Gunungpuyuh
  6. Lembursitu
  7. Warudoyong

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun 2010 5.733 orang yang terdiri dari Golongan I 213 orang, Golongan II 1.630 orang, Golongan III 2.209 orang, dan Golongan IV 1.681 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan S3 3 orang, S2 205 orang, SI 2.070 Orang, DIV 21 Orang, DIII/DII/DI 1.496 orang, SLTA 1.584 orang, SLTP 183 orang, dan SD 171 orang.

Kependudukan

Perkembangan penduduk di Kota Sukabumi selama periode 1998-2002 terus meningkat, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,75 %.

Ketenagakerjaan

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi tercatat bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 mencapai 8.699 orang, yang terdiri dari 4.129 pencari kerja laki-laki dan 4.570 perempuan. Sedangkan pencari kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak 2.014 orang.

Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan di Kota Sukabumi tahun 2010 meliputi lulusan SLTP 510 orang, lulusan SLTA 967 orang, lulusan diploma 155 orang, dan sarjana 123 orang.

Perekonomian

Jika dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Sukabumi masih relatif kecil yaitu berada di bawah 20 persen setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Sukabumi pada tahun 2010, diketahui bahwa perusahaan yang memilki SIUP mengalami peningkatan sebesar 7,67 % yaitu dari 4.899 perusahaan pada tahun 2009 menjadi 5.275 perusahaan pada tahun 2010. Dari sebanyak 5.275 perusahaan yang memiliki SIUP tersebut terdiri dari 154 perusahaan besar, 519 perusahaan menengah dan 4.602 perusahaan kecil. Sedangkan jumlah perusahaan yang mengajukan Permintaan Tanda Daftar Perusahaan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 32,35 % dibanding tahun 2009. Dari sejumlah 366 perusahaan yang mengajukan Tanda Daftar Perusahaan, tercatat sebanyak 50 perusahaan berbentuk badan usaha PT, 8 perusahaan berbentuk Koperasi, 110 perusahaan berbentuk CV, 197 perusahaan berbentuk PO dan ada 1 perusahaan berbentuk BUL.

Kegiatan perhotelan di Kota Sukabumi dapat dilihat dari banyaknya perusahaan akomodasi dan tamu yang menginap. Pada tahun 2010 jumlah perusahaan akomodasi di Kota Sukabumi sebanyak 33 buah yang terdiri dari 598 kamar dan 875 tempat tidur.

Sementara itu banyaknya tamu yang menginap pada tahun 2010 sebanyak 107.679 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 2.794 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 104.885 orang. Jumlah tamu yang menginap tersebut 35,54% jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 38.275 orang. Jika dilihat per kecamatan, dapat diketahui bahwa tamu yang menginap di hotel, masih didominasi di wilayah Kecamatan Cikole, yaitu mencapai 68.94%. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Kecamatan Cikole berada di pusat Kota Sukabumi.

Sedangkan kegiatan pariwisata di Kota Sukabumi relatif masih sangat kecil. Secara keseluruhan hanya tercatat 2 obyek wisata, 47 penginapan remaja, 6 kolam renang serta beberapa usaha pariwisata lainnya yang meliputi bilyard, golf, karaoke, dan ketangkasan.

Pendidikan

Di kota ini telah berdiri beberapa perguruan tinggi di antaranya sekolah tinggi ilmu ekonomi penguji sebagai perguruan tinggi tertua di sukabumi, Politeknik Sukabumi, Politeknik BBC, Universitas Muhammadyah Sukabumi (UMMI), Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra (NSP),Amik CBI,Amik BSI, STMIK Nusa Mandiri, STMIK PASIM, STIE PASIM, STIKES Sukabumi, STISIP Syamsul Ulum, STIE PGRI, STKIP PGRI, STAI Sukabumi, STAI Syamsul ‘Ulum, STH Pasundan juga sekolah lanjutan yang berasaskan islam yaitu Madrasah Aliyah Baiturrahman.

Pada tahun 2010 di Kota Sukabumi terdapat 56 Taman Kanak-Kanak, 123 Sekolah Dasar, 35 SLTP, 16 SMU, dan 21 SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta. Sementara itu murid yang tertampung di TK pada tahun 2010/2011 sebanyak 2.648 siswa, murid SD sebanyak 33.785 siswa, murid SLTP negeri sebanyak 11.174 siswa, murid SLTP swasta sebanyak 3.086 siswa, murid SMU negeri dan swasta sebanyak 7.858 siswa dan sebanyak 10.999 murid SMK negeri dan swasta.

Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kota Sukabumi terdiri dari beberapa rumah sakit swasta dan umum serta puskesmas yang tersebar di area kota, seperti Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, atau Bunut di Jalan Rumah Sakit, Rumah Sakit Islam Assyifa di Jalan Jend. Sudirman, Rumah Sakit Ibu dan Anak Ridogalih di Jalan Gudang, dan juga kompleks Balai Pengobatan Sukabumi di Jalan Bhayangkara dan Jalan Kenari. Selain rumah sakit dan puskesmas, terdapat juga laboratorium laboratorium klinik yang melayani pemeriksaan kesehatan, seperti Laboratorium Klinik Vita Medika di Jalan Suryakencana, dan Laboratorium Bina Sehat.

Sumber: Situs Kota Sukabumi, Wikipedia

Keunggulan

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Sukabumi di berbagai bidang pembangunan baru-baru ini, seperti WTN (Wahana Tata Nugraha), Adipura, Kota Layak Anak, Kota Sehat, Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia), Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Proklim (Program Kampung Iklim), SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), APP (Anugerah Peduli Pendidikan), Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah dan prestasi lainnya, merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas serta kerja sama yang baik dan harmonis semua pihak, yakni Pemerintah Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi dan unsur Muspida Kota Sukabumi, serta instansi dan lembaga terkait, termasuk sektor swasta dan warga masyarakat Kota Sukabumi, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Untuk itu, Walikota Sukabumi, atas nama Kepala Daerah dan Pemerintah Kota Sukabumi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, atas kerja keras dan kerja cerdas serta kerja samanya yang baik dan harmonis, sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing, sehingga Kota Sukabumi dapat meraih berbagai prestasi dan penghargaan di berbagai bidang pembangunan. Dikatakannya, berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Sukabumi tersebut, dipersembahkan untuk seluruh aparat dan segenap lapisan warga masyarakat Kota Sukabumi, sebagai kado akhir tahun 2015.

Selain itu, Walikota Sukabumi mengharapkan, agar berbagai prestasi dan penghargaan yang telah berhasil diraih Kota Sukabumi tersebut, melalui kerja keras dan kerja cerdas serta kerja sama yang baik dan harmonis dalam berbagai bidang, senantiasa dipertahankan sekaligus ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal oleh semua pihak. Maksud dan tujuannya, supaya Kota Sukabumi bisa lebih baik dan lebih maju lagi dalam berbagai bidang pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Walikota Sukabumi mengungkapkan, pola pembangunan yang dilaksanakan dan dikembangkan di Kota Sukabumi saat ini, mengacu dan mensinergiskan antara pelaksanaan 16 Urusan Wajib Pemerintah Daerah dan 6 Urusan Wajib Pemerintah Pusat, yang dijiwai dengan semangat untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi, Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa; serta Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013-2018, yakni Dengan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Pemerintahan Yang Rahmatan Lil Alamin.

Data Wilayah

Perizinan & Pembiayaan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Sukabumi maka dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2012 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Layanan Perizinan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

Persyaratan

Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran;
Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
Foto Copy NPWPD Perusahaan;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart);
Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa;
Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan);
Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Persyaratan

Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Foto Copy NPWPD Penanggung Jawab/Perusahaan;
Foto Copy LKPM periode terakhir;
Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal lama atau perubahannya;
Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart);
Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa;
Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan);
Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahan;
Risalah RUPS bukti pemegang saham baru.

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Persyaratan

Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya;
Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
Foto Copy NPWPD Penanggung Jawab/Perusahaan;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
Untuk perubahan bidang usaha jenis/kapasitas produksi dilengkapi dengan keterangan Rencana Kegiatan (uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi diagram alir/flowchart dan uraian kegiatan sektor jasa);
Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan);
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) peride terakhir.

4. Izin Usaha Penanaman Modal

Persyaratan

Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Fotocopy Izin Gangguan;
Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

5. Izin Usaha Perluasan

Persyaratan

Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Fotocopy Izin Gangguan;
Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

6. Izin Usaha Tambahan

Persyaratan

Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Fotocopy Izin Gangguan;
Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

Persyaratan

Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
Fotocopy Izin Gangguan;
Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

8. Izin Lokasi

Persyaratan

Fotocopy NPWPD;
Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Fotocopy akte pendirian perusahaan dan KTP Direktur Perusahaan;
Fotocopy sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah;
Proposal proyek;
Fotocopy pelunasan PBB lahan yang dimohon tahun terakhir;
Sosialisasi dan konsultasi pada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan;
Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk dibebaskan oleh pengembang;
Rincian lahan dan aspek tata guna lahan;
Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruh dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penerbitan SK izin lokasi pertama;
Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;
Keterangan keanggotaan dari organisasi/Asosiasi;
Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Sukabumi;
Surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;
Surat persetujuan Presiden RI bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN.

9. Izin Reklame

Persyaratan

Fotocopy KTP Pemohon dan Pemilik Bangunan;
Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Fotocopy NPWP(D);
Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan;
Jenis Reklame dan Gambar/Konstruksi Reklame yang dipasang;
Lokasi Pemasangan yang diinginkan;
Izin Tetangga;
Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan yang akan dipasang Reklame;
Pernyataan bersedia menaati semua peraturan yang berlaku;
Fotocopy IMB bangunan reklame.

10. Izin Usaha Industri

Persyaratan

Formulir Permohonan;
Materai Rp.6.000,- (2 buah);
Fotocopy NPWPD;
Fotocopy KTP Direktur/penanggun jawab;
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
Daftar Mesin dan Peralatan;
Daftar Bahan Baku Penolong.

11. Izin Gangguan

Persyaratan
Syarat Umum :

Foto Copy KTP Pemohon;
Foto Copy Sertifikat / Akta Tanah;
Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Foto Copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir;
Surat Pernyatan tidak Keberatan dari Tetangga (Izin Tetangga);
Gambar dasar Ruang Usaha;

Jika Tanah / Bangunan Milik Orang Lain (Sewa / Kontrak )

Foto Copy KTP Pemilik Tanah / Bangunan;
Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah;
Jika Berbentuk Badan Usaha;
Foto Copy akta Pendirian Perusahaan;
Jika Merupakan Perusahaan Cabang;
Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;
Surat Kuasa Pengurusan Izin

Syarat Khusus Untuk Usaha/Kegiatan Khusus (Jika Diperlukan)

Surat Keterangan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDAL LALIN) dari Dishub;
Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan;
Kajian Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL;
Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-.

Prosedur Perizinan

alur-proses-perizinan

Sumber: BPMPT Kota Sukabumi