Kabupaten Bandung Barat

1372 Hits

Profil

Kab Bandung Barat.svgKabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara,Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.

Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta. Dan untuk sementara waktu, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dipindahkan ke Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah akan di pilih menjadi pusat pemerintahan pada tahun mendatang.

Sejarah

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H. Hatta Djati Permana, S.Ip. mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Obar Sobarna, S.Ip. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan,Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadiKota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 Agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentukForum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs. H. Endang Anwar. Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatuyang dipimpin H. Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman, SE. Disamping itu pergerakan ini didukung oleh beberapa tokoh PNS seperti Drs. H. Pandji Tirtayasa, MSi., Drs. H. Megahari Pudjiharto, M.Si. Ir. Donny Widiaman, MS. dan tokoh pendukung pemekaran lainnya. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs. H. Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs. H. Tjatja Kuswara, SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. Ernawan Natasaputra, M.Si hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Lcatas nama presiden. Drs. Ade Ratmadja Ketua Panitia Deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat KPKBB yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2003 diikuti oleh berbagai komponen masyarakat Bandung Barat berkomitmen bersama untuk memeperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat jadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung ).

Penduduk

No Tahun 2011 2010 2009 2008
1. Jumlah Pria (jiwa) 784.540 771.729 796.149 787.042
2. Jumlah Wanita (jiwa) 752.862 741.905 752.285 744.030
3. Total (jiwa) 1.537.402 1.513.634 1.548.434 1.531.072
4. Pertumbuhan Penduduk (%) 2
5. Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) 1.184

Daftar Kecamatan

No Kecamatan Jumlah desa
1. Batujajar 7
2. Cikalongwetan 13
3. Cihampelas 10
4. Cililin 11
5. Cipatat 12
6. Cipeundeuy 12
7. Cipongkor 14
8. Cisarua 8
9. Gununghalu 9
10. Lembang 16
11. Ngamprah 11
12. Padalarang 10
13. Parongpong 7
14. Rongga 8
15. Sindangkerta 11
16. Saguling 6
Total 165

Pendidikan

Sumber: Situs Kabupaten bandung Barat, Wikipedia

Keunggulan

Posyandu KBB Terbaik di Jawa Barat

Bandung - Selama empat tahun bertutur-turut Posyandu di Kabupaten Bandung Barat tak pernah terputus tampil menjadi yang terbaik baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Pada tahun ini bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke 70 , Posyandu Jayamekar, Kecamatan Ngamprah meraih Anugrah Revitalisasi Posyandu tingkat Jawa Barat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan kepada Bupati Bandung Barat, H. Abubakar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Rabu (19/8). Keberhasilan ini sekaligus menyamai pencapaian prestasi tahun sebelumnya.

Prestasi dibidang posyandu yang diraih Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu empat tahun terakhir tersebut, dua kali diraih di tingkat provinsi, dan dua kali di tingkat nasional.
Desa yang menorehkan prestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional adalah Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong pada tahun 2011, berikutnya Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, dan tahun 2013 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang.

Posyandu Desa Jayamekar merupakan juara posyandu tingkat Jawa Barat tahun 2014 yang penghargaannya diberikan tahun 2015 bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke 70.
Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menyatakan kebanggannya atas prestasi yang ditorehkan posyandu Kabupaten Bandung Barat baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Prestasi ini merupakan bentuk sinerginya peran pemerintah dengan masyarakat.

"Pemkab Bandung Barat menyadari betul fungsi dan peran strategis posyandu di tengah masyarakat. Oleh karenanya pemerintah memberikan sokongan penuh dari sisi regulasi dengan melahirkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Sehingga keberadaan posyandu mendapat legalitas yang jelas dan dari sisi kelembagaannya berada di bawah binaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Barat," kata Bupati.

Begitupun dari sisi anggaran dengan memberikan dana stimulan untuk operasional posyandu. Bantuan yang telah digulirkan untuk bantuan sarana gedung Posyandu Rp 40 juta, sedangkan untuk operasional Pokjanal yang pada tahun 2012 hingga 2014 sebesar Rp 600 ribu, pada tahun sekarang naik jadi Rp 750 ribu.

Bupati mengatakan, bantuan revitalisasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemda dalam meningkatkan taraf kesehatan dasar masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, posyandu sebagai instiusi yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, posisinya paling dekat dengan kelompok sasaran. Seorang kader posyandu sangat mengetahui mana warga yang miskin, dan kelompok sasaran lainnya.

Berdasarkan hasil pendataan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat sebanyak 27 persen penduduk Kabupaten Bandung Barat masuk kategori Pra KS-1 dan KS-1. Untuk mengentaskan kemiskinan itu dilakukan intervensi semua dinas terkait ke daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan.

"Dulu posyandu hanya bersentuhan dengan kesehatan tapi di Kabupaten Bandung Barat menjadi multifungsi seperti menyangkut bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan juga politik," ujarnya.

Dikatakannya, proses pembangunan tidak sebatas fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga menyangkut aspek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Posyandu juga memiliki konstribusi dalam peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Bandung Barat hanya 73,36. Namun pada tahun 2014, meningkat menjadi 74,92.
Hal itu seiring dengan berkembangnya jumlah Pos Yandu di Kabupaten Bandung Barat . Hingga saat ini jumlah Pos Yandu di Kabupaten Bandung Barat mencapai 2.207 buah dengan kategori Madya ada 905, Pratama 911 dan Mandiri 391.

Ketua Pokja 4 PKK Kabupaten Bandung Barat Yusi Rusliani menambahkan, Posyandu di Kabupaten Bandung Barat juga menggandeng para tukang ojek sebagai bagian dari kader posyandu. Peran tukang ojek sangat membantu di dalam membantu transportasi bagi ibu hamil yang akan melahirkan.

"Dengan sepeda motor bisa menyisir hingga ke pelosok yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda empat. Tentunya ini bisa mempercepat penangan ibu hamil dari kejadian yang tidak diinginkan," kata Yusi.

Berkat kinerja dan peran aktif para kader posyandu, tingkat angka kematian bayi di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan dari 40,65 pada 2013 menjadi 40,38 pada 2014 per seribu kelahiran yang terjadi. Ini membuktikan bahwa keberadaan para kader posyandu cukup eksis berpengaruh dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Sementara itu, penghargaan yang diterima Kabupaten Bandung Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain bidang posyandu juga dibidang pelayanan publik diberikan kepada UPT Puskeswan Celak, penghargaan atas percontohan benih kentang, dan desa sadar hukum.(SUBBAG PEMBERITAAN HUMAS SETDA KBB). Selengkapnya di sini...

Data Wilayah

Perusahaan

Obyek Wisata

West Java Inc

Farmhouse Bandung

Akhir-akhir ini ada sebuah objek wisata baru di Bandung yang sedang menjadi sorotan bagi masyarakat.  Memiliki konsep yang unik dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik dari objek wisata ini.

Perizinan & Pembiayaan

Pelayanan Perizinan

Jenis Pelayanan Perizinan :

  1. Izin Lokasi
  2. Izin Mendirikan Bangunan
  3. Izin Pemakian Air Tanah
  4. Izin Pengusahaan Air Tanah
  5. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
  6. Izin Usaha Jasa Pertambangan Operasi Produksi
  7. Izin Usaha Jasa Pertambangan
  8. Izin Gangguan
  9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
  10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
  11. Izin Usaha Toko Modern
  12. Izin Usaha Perdagangan
  13. Izin Usaha Industri
  14. Izin Usaha Perluasan
  15. Izin Reklame
  16. Izin Usaha Jasa Kontruksi
  17. Tanda Daftar Perusahaan
  18. Tanda Daftar Gudang
  19. Tanda Daftar Industri
  20. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
  21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Sumber: BPMPPT Kabupaten Bandung Barat